Tidak terkecuali gagasan mengenai strategi perekonomian. Artikel kali ini mencoba menelusuri strategi perekonomian salah seorang pendiri bangsa: Soekarno. Frans Seda, yang pernah menjadi menteri menjelang akhir kekuasaan Bung Karno, menganggap pengetahuan Bung Karno tentang ekonomi sangatlah berbobot. .
Zaman ketika Bung Karno membentuk pemikirannya, kira-kira di awal abad ke-20, pengaruh marxisme sangat mencolok. Soekarno sendiri mencoba menggunakan analisa marxisme untuk menjawab persoalan-persoalan ekonomi Indonesia. .
Untuk mengurai pemikiran Bung Karno mengenai strategi perekonomian, saya akan bertolak pada salah satu pidato Bung Karno. Pada tahun 1963, Bung Karno menyampaikan pidato berjudul “Deklarasi Ekonomi”. Meski tidak terlalu panjang dan mendetail, namun pidato itu cukup memadai guna mengantar kita memahami strategi dasar pemikiran Bung Karno. .
Dua tahap revolusi
Bung Karno, seperti juga Bung Hatta, meletakkan politik sebagai pembuka jalan bagi kebijakan perekonomian. Jadi, politik mempanglimai proses pembangunan ekonomi nasional.
Soekarno memaknai proses perjuangan bangsa menggapai cita-citanya sebagai sebuah proses revolusi. Di sini, ia membagi dua tahap revolusi Indonesia: tahap pertama adalah nasional demokratis dan tahap kedua disebut revolusi sosialis.
Tapi dua-tahapan ini tidak dipisahkan oleh tembok; tidak terpisahkah alias tidak terputus-putus. Bagi Bung Karno, revolusi nasional-demokratis merupakan prasayarat dan sekaligus persiapan menuju tahap revolusi sosialis. Ada kemiripan dengan gagasan Lenin: dua tahap revolusi yang tidak terinterupsi.
Pada tahap revolusi nasional-demokratis itu, politik perekonomian Indonesia harus berjuang menghapuskan sisa-sisa feodalisme dan imperialisme. Sedangkan pada tahap revolusi sosialis, tugas perekonomian Indonesia adalah menciptakan masyarakat tanpa penghisapan manusia atas manusia (tanpa exploitation de I’homme par I’homme).
Di sini, perlu ditekankan, bahwa Soekarno menolak pandangan kaum evolusioner tentang keniscayaan transisi dari pertanian yang bercampur dengan industri kecil menuju tingkat kapitalisme industrial.
Soekarno juga menentang pendapat kaum fasen-sprong, bahwa masyarakat agraris bisa langsung meloncat ke masyarakat sosialis tanpa melalui kapitalisme.
Soekarno, seorang penganut materialisme-historis, menganggap dua pendapat di atas tidak sesuai dengan hukum objektif perkembangan sejarah. Tahap industrialisasi, misalnya, tidak akan tercapai jikalau ekonomi nasional dibelenggu oleh feodalisme dan imperialisme.
Strategi dasar perekonomian
Kita sedang dalam tahap revolusi nasional-demokratis. Pada tahap ini, seperti diterangkan Soekarno, tugas ekonomi kita adalah menghapus sisa-sisa imperialisme dan feodalisme di lapanngan ekonomi.
Di sini, Soekarno menjelaskan, pada tahap nasional-demokratis mutlak diadakan mobilisasi seluruh potensi ekonomi nasional, baik potensi pemerintah maupun koperasi dan usaha swasta, guna meningkatkan produksi dan menambah penghasilan negara.
Soekarno mengatakan: “..yang harus diselenggarakan sekarang ialah memperbesar produksi berdasarkan kekayaan alam yang berlimpah-limpah dan meletakkan dasar-dasar untuk memulai industrialisasi.”
Soekarno menyakini, di negara baru merdeka seperti Indonesia, modal utama pembangunannya adalah kekayaan alam. Dengan demikian, titik tekan utama pembangunan adalah pertanian dan perkebunan. Disamping, pemerintah juga mulai mengelola kekayaan pertambangan.
Ada yang menarik dari pemikiran ekonomi Bung Karno: ia meletakkan massa rakyat sebagai tulang-punggung pembangunan ekonomi. Nah, kekuatan massa rakyat inilah yang diolah dengan semangat gotong-royong. Inilah yang sering dilupakan ekonom-ekonom sekarang!
Soekarno faham betul, bahwa sekalipun imperialisme bisa dipukul di dalam negeri, tetapi secara internasional ia akan terus menciptakan rintangan. Makanya, agar ekonomi Indonesia tidak terisolasi, maka mutlak kerjasama ekonomi dan perdagangan terutama dengan negara-negara “new emerging forces” (Nefo), yakni negara-negara anti-kolonial yang baru merdeka dan blok sosialis.
Soekarno juga menganjurkan agar pembangunan dimulai dari “modal dan kekuatan yang kita punyai”. Saya kira, ini adalah prinsip dasar pemikiran Soekarno: “self-reliance” (jiwa yang percaya kepada kekuatan sendiri) dan “self help” (jiwa berdikari) —yang kemudian disempurnakan menjadi konsep Berdikari.
Ada tiga syarat mutlak memulai pembangunan nasional:
Pertama, penguasaan bangsa Indonesia atas keseluruhan aktivitas ekonomi. Ini penting guna melikuidasi sisa-sisa ekonomi kolonialis dan imperialis, yang selalu merintangi rencana pembangunan revolusioner. Pada tahun 1960-an, kata Soekarno, 80% aktivitas ekonomi sudah ditangan bangsa Indonesia.
Kedua, pemerintah harus menyusun rencana aktivitas ekonominya secara konsepsional, organisasional, dan struktural. Pada saat itu, bangsa Indonesia sudah punya program yang disebut “Rencana Pembangunan Semesta Berencana”.
Ketiga, memperkuat tenaga-tenaga revolusi sebagai inti atau tulang-punggung dari pembangunan ekonomi.
Berikut beberapa rancangan konsepsional, organisasional, dan struktural untuk memulai pembangunan:
1.Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana yang sudah disahkan dan ditetapkan MPRS.
2.Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA 1960) dan Undang-Undang Perjanjian Bagi Hasil.
3.Peranan pemerintah dalam industrialisasi dan perdagangan internasional.
4.Penyusunan PN, PDN, BPU, Dewan Perusahaan, OPS, Koperasi dan sebagainya.
Nah, ada satu lagi sikap Bung Karno yang menarik: janganlah rakyat menganggap negara sebagai sinterklas, yakni pemberi segala-galanya. Soekarno menekankan bahwa capaian ekonomi haruslah merupakan hasil perjuangan rakyat Indonesia bersama pemerintah.
Bagi Soekarno, sosialisme Indonesia tidaklah jatuh dari langit sebagai air embun di waktu malam, melainkan sebagai hasil keringat perjuangan bangsa Indonesia. Sosialisme Indonesia sebagai hasil pembantingan-tulang dan penguluran tenaga bangsa Indonesia.
Tidak terkecuali gagasan mengenai strategi perekonomian. Artikel kali ini mencoba menelusuri strategi perekonomian salah seorang pendiri bangsa: Soekarno. Frans Seda, yang pernah menjadi menteri menjelang akhir kekuasaan Bung Karno, menganggap pengetahuan Bung Karno tentang ekonomi sangatlah berbobot. .
Zaman ketika Bung Karno membentuk pemikirannya, kira-kira di awal abad ke-20, pengaruh marxisme sangat mencolok. Soekarno sendiri mencoba menggunakan analisa marxisme untuk menjawab persoalan-persoalan ekonomi Indonesia. .
Untuk mengurai pemikiran Bung Karno mengenai strategi perekonomian, saya akan bertolak pada salah satu pidato Bung Karno. Pada tahun 1963, Bung Karno menyampaikan pidato berjudul “Deklarasi Ekonomi”. Meski tidak terlalu panjang dan mendetail, namun pidato itu cukup memadai guna mengantar kita memahami strategi dasar pemikiran Bung Karno. .
Dua tahap revolusi
Bung Karno, seperti juga Bung Hatta, meletakkan politik sebagai pembuka jalan bagi kebijakan perekonomian. Jadi, politik mempanglimai proses pembangunan ekonomi nasional.
Soekarno memaknai proses perjuangan bangsa menggapai cita-citanya sebagai sebuah proses revolusi. Di sini, ia membagi dua tahap revolusi Indonesia: tahap pertama adalah nasional demokratis dan tahap kedua disebut revolusi sosialis.
Tapi dua-tahapan ini tidak dipisahkan oleh tembok; tidak terpisahkah alias tidak terputus-putus. Bagi Bung Karno, revolusi nasional-demokratis merupakan prasayarat dan sekaligus persiapan menuju tahap revolusi sosialis. Ada kemiripan dengan gagasan Lenin: dua tahap revolusi yang tidak terinterupsi.
Pada tahap revolusi nasional-demokratis itu, politik perekonomian Indonesia harus berjuang menghapuskan sisa-sisa feodalisme dan imperialisme. Sedangkan pada tahap revolusi sosialis, tugas perekonomian Indonesia adalah menciptakan masyarakat tanpa penghisapan manusia atas manusia (tanpa exploitation de I’homme par I’homme).
Di sini, perlu ditekankan, bahwa Soekarno menolak pandangan kaum evolusioner tentang keniscayaan transisi dari pertanian yang bercampur dengan industri kecil menuju tingkat kapitalisme industrial.
Soekarno juga menentang pendapat kaum fasen-sprong, bahwa masyarakat agraris bisa langsung meloncat ke masyarakat sosialis tanpa melalui kapitalisme.
Soekarno, seorang penganut materialisme-historis, menganggap dua pendapat di atas tidak sesuai dengan hukum objektif perkembangan sejarah. Tahap industrialisasi, misalnya, tidak akan tercapai jikalau ekonomi nasional dibelenggu oleh feodalisme dan imperialisme.
Strategi dasar perekonomian
Kita sedang dalam tahap revolusi nasional-demokratis. Pada tahap ini, seperti diterangkan Soekarno, tugas ekonomi kita adalah menghapus sisa-sisa imperialisme dan feodalisme di lapanngan ekonomi.
Di sini, Soekarno menjelaskan, pada tahap nasional-demokratis mutlak diadakan mobilisasi seluruh potensi ekonomi nasional, baik potensi pemerintah maupun koperasi dan usaha swasta, guna meningkatkan produksi dan menambah penghasilan negara.
Soekarno mengatakan: “..yang harus diselenggarakan sekarang ialah memperbesar produksi berdasarkan kekayaan alam yang berlimpah-limpah dan meletakkan dasar-dasar untuk memulai industrialisasi.”
Soekarno menyakini, di negara baru merdeka seperti Indonesia, modal utama pembangunannya adalah kekayaan alam. Dengan demikian, titik tekan utama pembangunan adalah pertanian dan perkebunan. Disamping, pemerintah juga mulai mengelola kekayaan pertambangan.
Ada yang menarik dari pemikiran ekonomi Bung Karno: ia meletakkan massa rakyat sebagai tulang-punggung pembangunan ekonomi. Nah, kekuatan massa rakyat inilah yang diolah dengan semangat gotong-royong. Inilah yang sering dilupakan ekonom-ekonom sekarang!
Soekarno faham betul, bahwa sekalipun imperialisme bisa dipukul di dalam negeri, tetapi secara internasional ia akan terus menciptakan rintangan. Makanya, agar ekonomi Indonesia tidak terisolasi, maka mutlak kerjasama ekonomi dan perdagangan terutama dengan negara-negara “new emerging forces” (Nefo), yakni negara-negara anti-kolonial yang baru merdeka dan blok sosialis.
Soekarno juga menganjurkan agar pembangunan dimulai dari “modal dan kekuatan yang kita punyai”. Saya kira, ini adalah prinsip dasar pemikiran Soekarno: “self-reliance” (jiwa yang percaya kepada kekuatan sendiri) dan “self help” (jiwa berdikari) —yang kemudian disempurnakan menjadi konsep Berdikari.
Ada tiga syarat mutlak memulai pembangunan nasional:
Pertama, penguasaan bangsa Indonesia atas keseluruhan aktivitas ekonomi. Ini penting guna melikuidasi sisa-sisa ekonomi kolonialis dan imperialis, yang selalu merintangi rencana pembangunan revolusioner. Pada tahun 1960-an, kata Soekarno, 80% aktivitas ekonomi sudah ditangan bangsa Indonesia.
Kedua, pemerintah harus menyusun rencana aktivitas ekonominya secara konsepsional, organisasional, dan struktural. Pada saat itu, bangsa Indonesia sudah punya program yang disebut “Rencana Pembangunan Semesta Berencana”.
Ketiga, memperkuat tenaga-tenaga revolusi sebagai inti atau tulang-punggung dari pembangunan ekonomi.
Berikut beberapa rancangan konsepsional, organisasional, dan struktural untuk memulai pembangunan:
1.Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana yang sudah disahkan dan ditetapkan MPRS.
2.Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA 1960) dan Undang-Undang Perjanjian Bagi Hasil.
3.Peranan pemerintah dalam industrialisasi dan perdagangan internasional.
4.Penyusunan PN, PDN, BPU, Dewan Perusahaan, OPS, Koperasi dan sebagainya.
Nah, ada satu lagi sikap Bung Karno yang menarik: janganlah rakyat menganggap negara sebagai sinterklas, yakni pemberi segala-galanya. Soekarno menekankan bahwa capaian ekonomi haruslah merupakan hasil perjuangan rakyat Indonesia bersama pemerintah.
Bagi Soekarno, sosialisme Indonesia tidaklah jatuh dari langit sebagai air embun di waktu malam, melainkan sebagai hasil keringat perjuangan bangsa Indonesia. Sosialisme Indonesia sebagai hasil pembantingan-tulang dan penguluran tenaga bangsa Indonesia.
